Rakerprov KONI NTT Usai, Gubernur Tegaskan Misi 'Catur Sukses' dan Target 10 Besar PON 2028

KUPANG, PEREMPUANCENDANA  || — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sukses menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) di Hotel Kristal, Kota Kupang, yang ditutup pada Jumat (17/7/2026). Pertemuan ini menjadi titik tolak krusial bagi NTT untuk menyatukan frekuensi dan merapatkan barisan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028.

Berbeda dengan persiapan ajang olahraga pada umumnya, Rakerprov kali ini tidak hanya berkutat pada teknis pertandingan, melainkan menjadi wadah konsolidasi gagasan besar. Mengingat NTT akan menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan didukung DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga, komitmen seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama.

Pada acara penutupan Rakerprov, Gubernur NTT dengan tegas mengingatkan seluruh pengurus KONI, kepala daerah, dan panitia cabang olahraga (cabor) bahwa PON 2028 adalah pertaruhan harga diri dan potensi daerah. Gubernur menekankan pentingnya mencapai **"Catur Sukses"** atau empat pilar kesuksesan.

 *"Rakerprov ini bukan sekadar rapat rutin, melainkan momen konsolidasi kekuatan ide dan gagasan seluruh elemen di NTT. Penyelenggaraan PON 2028 nanti harus bermuara pada empat hal mutlak:

Pertama, **Sukses Tuan Rumah** yang ramah dan profesional.

Kedua, **Sukses Prestasi**, di mana kita mematok target masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Ketiga, **Sukses Administrasi** yang bersih dan transparan. Dan keempat, **Sukses Ekonomi** yang harus membawa dampak kesejahteraan langsung bagi masyarakat NTT,"* tegas Gubernur NTT saat menutup acara.

**Sinergi Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran**

Sinyal persatuan untuk mewujudkan misi Catur Sukses tersebut sudah terlihat sejak acara pembukaan. Deretan kepala daerah turut hadir memberikan dukungan, di antaranya Bupati Ende Yosef Badeoda, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Bupati Sikka Juventus Prima Kago, dan Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo G. Muga Sada. Hadir pula Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, jajaran Forkopimda, serta delegasi KONI Pusat, yakni Kabid Pembinaan Prestasi Brigjen TNI (Purn) Ahmad Saefudin dan Wakabid Organisasi Drs. Eman Sumusi.

Wakil Gubernur NTT yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I KONI NTT, Irjen Pol (Purn) Dr. Johni Asadoma, dalam arahannya menyebutkan bahwa kehadiran para pejabat daerah ini merupakan energi tambahan yang luar biasa.

"Rakerprov KONI NTT ini adalah forum strategis untuk melahirkan evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan, menyusun langkah prioritas, serta memperkuat sinergi antara KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun prestasi olahraga," ujar Johni.

Sebagai bagian dari strategi "Sukses Administrasi dan Ekonomi", Johni Asadoma juga membedah arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi infrastruktur. Ia mengungkapkan bahwa penetapan NTT dan NTB sebagai tuan rumah adalah hasil perjuangan diplomasi yang panjang, di mana Presiden meminta agar gelaran PON tidak membebani negara dengan pembangunan *venue* baru yang memakan ongkos raksasa dan berisiko terbengkalai pasca-acara.

"Ini betul-betul perjuangan. Hampir sedikit meleset untuk kembali dilaksanakan di Jakarta. Namun dengan mempertimbangkan asas keadilan, NTT dan NTB akhirnya ditunjuk. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan peluang yang diberikan Bapak Presiden ini dengan menyiapkan segala sesuatunya dengan matang melalui optimalisasi fasilitas yang ada," tambahnya.

Sebagai langkah nyata mengejar "Sukses Prestasi" menuju posisi 10 besar, Johni menginstruksikan seluruh panitia cabor agar sejak dini memfokuskan pembinaan pada atlet. Kepanitiaan di setiap cabor juga diwajibkan diisi oleh tenaga-tenaga yang benar-benar memahami seluk-beluk teknis olahraga tersebut.

Dengan berakhirnya Rakerprov ini, seluruh elemen di NTT kini melangkah dengan satu cetak biru yang sama: membuktikan bahwa provinsi kepulauan ini mampu menjadi tuan rumah yang melahirkan prestasi emas sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah tanpa meninggalkan cacat administrasi.*